Korupsi Semakin Menjadi, Demokrasi Bukan Solusi

ByBiccu 99

Jul 11, 2023
Bagikan :

Oleh : Sartika
(Tim Pena Ideologis Maros)

Kasus korupsi kian menjalar, tidak hanya menjerat perangkat pusat tapi juga perangkat desa. Belakangan ini, korupsi dana desa menjadi sorotan. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2022, kasus korupsi di sektor desa merupakan terbanyak ditangani oleh aparat hukum. Sejak Undang-Undang (UU)6/2014 Desa diterbitkan, sejak saat itu pula korupsi dana desa mengalami kenaikan secara signifikan.

Dikutip dari media KataData (08-04-2023), dari 155 kasus korupsi desa pada 2022, terdapat 133 kasus berkaitan dana desa dan 24 kasus dengan penerimaan desa. Korupsi dana desa tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 381 miliar. Jika ditelisik berdasarkan pelaku, kepala desa menempati posisi ketiga dan kedua pegawai pemerintahan daerah dan swasta. Sungguh miris !

Akar permasalahan

Tidak dipungkiri, carut marut dana desa akan terus berpolemik selama demokrasi masih berlaku. Bagaimana tidak, sistem ini memang telah banyak membuka peluang terjadinya kasus korupsi. Lihat saja, bagaimana Undang-Undang (UU) serta hukumnya dapat direvisi sesuai kepentingan, minim pengawasan dan tidak adanya penindakan hukum yang tegas bagi para tindak kriminal. Alhasil kasus seperti korupsi semakin menjadi, baik dari tingkat pusat hingga desa. Sistem Demokrasi pula yang membuka angka korupsi semakin tinggi. Sebab, dalam sistem ini materi menjadi tolak ukurnya, sehingga manusia berlomba-lomba untuk meraihnya, baik apakah halal maupun haram jalannya.

Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dana desa yakni, adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak jauh beda dengan pilkada yang sangat rawan dengan politik uang. Bukan sebuah rahasia lagi, terpilihnya seseorang dalam pemilihan model demokrasi kebanyakan tidak akan melihat dari kapasitas dan kapabilitas individunya, melainkan melihat seberapa besar dukungan masyarakat serta citra yang dimunculkan sepanjang kompetisi dan kampanye. Dari sini mencuat celah praktik politik uang yakni membeli suara masyarakat dengan pemberian sekantong sembako ataupun amplop berisi uang.

Akibat tak menghiraukan kapasitas dan kapabilitas calon kepala desa termasuk latar belakang pendidikan, alhasil kepala desa yang dipilih tidak memiliki basis pengetahuan dasar mengenai pengelolaan dana desa yang jumlahnya miliaran, dana desa pun diatur tak tepat sasaran begitu pun penyalahgunaan dana desa rentan terjadi. Dengan demikian, model pemilihan kepala desa yang mengacu pada sistem demokrasi tentu membutuhkan dana kompetisi serta kampanye yang tidak sedikit. Sehingga cara yang paling mudah dan cepat untuk mengembalikan dana tersebut yakni dengan cara melakukan korupsi. Itulah sebabnya mengapa kasus korupsi tidak pernah memiliki titik ujung penyelesaian.

Babat habis dengan sistem Islam

Dalam sistem Islam yakni Khilafah, setiap penguasa -yang berada di bawah komando Khalifah- akan dipilih secara langsung oleh Khalifah seperti, wali (setingkat Gubernur), amil (setingkat Kab/Kota), dan mudir (setingkat Desa). Jadi tidak terdapat pemilihan per kepala Desa atau wilayah sebagaimana praktik pemilu sistem demokrasi (kapitalisme) saat ini yang justru menunjuk diri agar dipilih meski dengan cara menyuap. Pun adanya efesiensi dan efektifitas waktu akan mencegah terjadinya politik uang, transaksional dan korupsi. Terkait kasus korupsi, Islam memiliki tata cara dalam membabat habis kasus korupsi, diantaranya :

Pertama, Loyalitas kepemimpinan harus berdasarkan ketakwaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan kepentingan kelompok, golongan, apalagi kerabat/kerabat, ikatan sukuisme, misalnya. Para pemimpin di tingkat pusat hingga Desa akan menjalankan tugas dan amanah yang diberikan hanya untuk kepentingan serta kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

Kedua, memfungsikan Badan Pengawasan Keuangan secara optimal. Mengapa dalam sistem demokrasi marak terjadi korupsi? Salah satu penyebabnya yakni minimnya pengawasan negara. Dalam sistem Islam, terdapat pengawas/pemeriksaan keuangan yang bertugas memeriksa dan mengawasi kekayaan para pejabat negara. Aturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku hanya berasal dari syarak (Allah) sehingga tidak terdapat celah sedikitpun untuk merevisi bahkan memperjual-belikannya sebab hukum syarak (Allah) bersifat mutlak.

Ketiga, Menetapkan uqubat (sanksi) yang tegas kepada pelaku kecurangan. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman takzir berupa tasyhir atau pewartaan (sebelum zaman modern pelaku kecurangan diarak keliling kota, sekarang zaman sudah modern pelaku kecurangan akan ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta, dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Demikianlah sistem Islam menetapkan sejumlah tindakan tegas dan terukur, baik dalam pencegahan maupun penanganan terhadap pelaku korupsi dan tindakan kriminal lainnya. Hukum dalam Sistem Islam tidak bisa ditawar dan diperjual-belikan. Memberantas korupsi dalam Islam bukanlah sekedar halusinasi sebagaimana sistem yang diterapkan saat ini. Kita bisa melihat fakta yang sudah terbukti tatkala Islam diterapkan secara kaffah dalam bingkai Khilafah.

Wallahu‘alam Bisshawab.