Sembako Takalar dalam Pusaran Fee?

Bagikan :

Takalar, kananews.net – Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Juliari Batubara terkait kasus suap sembako. Respon dan dukungan publik kala itu terhadap KPK sungguh luar biasa, sebab satu – satunya lembaga penegakan hukum yang mendapat kepercayaan dari rakyat yang cukup tinggi, untuk dapat memberantas korupsi.

Namun sangat di sayangkan proses hukum kasus dugaan suap hanya sampai pada Juliari Batubara saja. Padahal kasus korupsi di kementerian sosial ini cukup seksi, sebab di program sembako dan PKH itu korupsinya hingga pada penggesekan KKS dan menunjukkan suplyer yang di lakukan oleh Kepala Dinas Sosial di masing – masing daerah, baik Kabupten / Kota. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penunjukan suplyer yang di lakukan oleh Kadis Sosial adalah merupakan tindakan kejahatan (Penyalagunaan Kewenangan ), apalagi jika suplyer yang di tunjuk adalah seseorang yang menjabat pada saat itu sebagai Kordinator Daerah (Korda).

Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu Aktivis (Ketua AMPRI) yang diketahui selama dua tahun ini getol menyuarakan penyimpangan dalam pelaksanaan dan penyaluran sembako di beberapa Provinsi.

Menurut dirinya bahwa sistem pelaksaan dan penyaluran sembako di Kabupaten Takalar. Mulai dari harga yang berpariasi, harga bahan pangan yang di jual oleh agen/suplyer juga terlalu mahal jika di bandingkan oleh harga pasar/umumnya. Selain itu kasus dugaan korupsi Zainuddin (X Korda) yang juga suplyer sayur dan apel di beberapa kabupaten sebut saja takalar dan bulukumba, sudah bergulir kurang lebih sekitar dua tahun di polda. Namun sampai saat ini Tim penyidik Dirkrimsus Polda sul – sel. Terkesan peti es kan kasus tersebut.

Lanjut Ahlus, red. Menegaskan jika Aparat Penegak Hukum (APH) tidak segera menetapkan Zainuddin (X Korda) sebagai tersangkah penyalah gunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi pada program BPNT/Sembako. Maka Kami Dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) dan Gerakan Muda Perubahan (GEMURU) dalam waktu dekat ini akan turun ke jalan mendesak Kapolda dan Kajati Sul – Sel.

“Agar sebaiknya mundur dari Jabatannya. Sebab kami menduga Aparat Penegak Hukum di bawah Kepemimpinan mereka justru berjalan mundur alias tidak mampu menangkap mafia Bansos di Sulawesi Selatan Khususnya Kab. Takalar dan Kab. Bone,” ungkapnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Aktivis bernama Dirfan Susanto. Bahwa bicara soal Kejahatan Zainuddin sungguh luar biasa, Sebab mantan korda itu adalah mafia kelas kakapnya BPNT/Sembako.

Sebab tidak hanya mengendalikan sistem penyaluran sembako di Kab. Takalar saja tapi Zainuddin juga masuk di wilayah Kab. Bulukumba untuk menjadi suplyer Appel hingga ke Luwu. Namun mafia sekelas Zainuddin selalu lolos di tangan Aparat Penegak Hukum (APH) ya mungkin ada ampao yang di bagi – bagi di bawah meja.

Lanjut Dirfan berjanji akan beberkan semua data Kejahatan Zainuddin (X Korda BPNT) ke adik/teman – teman AMPRI / GEMURU. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.