Derita Tenaga Honorer yang tak Kunjung Berakhir

Bagikan :

Oleh: Farizah Atiqah (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)

kananews.net – Berbagai permasalahan di negeri kita seolah tidak ada hentinya. Kini terkait penghapusan honorer alias terancamnya sekian banyak tenaga honorer yang statusnya akan dihapus, seperti dilansir melalui finance.detik.com, “Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Terkecuali PNS dan PPPK, tenaga honorer akan dihapus dan akan diganti dengan sistem outsourcing.

Kebijakan penghapusan tenaga honorer disebut-sebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebab selama ini tenaga honorer direkrut dengan sistem yang tidak jelas, sehingga mereka kerap mendapat gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya pada Ahad 5/6/2022. Ia menyatakan bahwa “Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR” (dikutip dari republika.co.id).

Keputusan pemerintah yang akan menghapuskan tenaga honorer ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Ia meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan ini. Karena tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik. Misalnya dalam sektor pendidikan yang banyak mendayagunakan tenaga honorer. Lebih lanjut, Syarief mengungkapkan bahwa hal ini berkaitan erat terhadap nasib jutaan rakyat dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai tenaga honorer (news.detik.com).

Kebijakan pemerintah ini hanya berfokus menyelesaikan masalah penumpukan jumlah guru honorer agar tidak memberatkan tanggungan keuangan pemerintah pusat. Padahal bila dipraktikkan kebijakan ini akan berdampak ratusan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan, menimbulkan masalah sosial ekonomi dan bahkan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah.

Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan rekrutmen tenaga honorer untuk mengurangi pengangguran sekaligus mendapat tenaga kerja yang mau dibayar rendah sesuai budget negara. Tenaga kerja yang direkrut pun hanya menerima karena kurangnya pengalaman dan diiming-imingi janji akan direkrut sebagai PNS atau ASN.

Namun kebijakan ini akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa. Keberadaan tenaga honorer malah dianggap sebagai pengacau hitungan ASN. Bahkan tenaga honorer dituduh menjadi beban bagi negara. Bagaimana perasaan rakyat jika diperlakukan seperti ini. Janji-janji manis yang memotivasi mereka seolah-olah tidak akan pernah ada. Pasti hati mereka hancur, mengingat rakyat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya. Sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung dipenuhi, lapangan pekerjaan justru terbuka lebih lebar untuk tenaga asing.

Ironis memang, mereka menjadi orang asing di negeri sendiri. Menggantungkan diri pada negara yang tidak pernah hadir untuk rakyat. Menghapus tenaga honorer seperti menghapus jejak di pasir, tak ada beban bagi mereka.

Sekali lagi, inilah realita hidup di bawah sistem sekulerisme kapitalisme. Di mana manusia bisa membuat, menjalankan, menghapus, bahkan merevisi hukum sesuai keinginan dan kepentingan yang akan didapatkan. Wajar jika tenaga honorer yang awalnya dianggap solusi, tiba-tiba berbalik arah menjadi beban bagi negara.

Dalam sistem kapitalisme, hubungan antara penguasa dan rakyat pun hanya seperti pedagang dan pembeli. Rakyat hanya dipandang secara ekonomis sebagai pengahasil untung-rugi. Jika membawa keuntungan, maka dimanfaatkan sebaik mungkin, sebaliknya bila membawa kerugian, langsung dihempas dan dibuang begitu saja layaknya barang bekas. Tidak peduli apakah akan menzolimi rakyat atau tidak.

Demikianlah bukti kegagalan sistem sekulerisme kapitalisme dalam mengurus rakyat. Sistem ini tak mampu menyejahterakan 400 ribu tenaga honorer yang 120 ribu diantaranya tenaga pendidik, 4 ribu tenaga kesehatan, dan 2 ribu penyuluh. Derita tenaga honorer yang bergaji minim tak kunjung berakhir jika masih berharap pada sistem ini.

Sangat berbeda jika kita dinaungi oleh sistem Islam yang berdiri di atas aqidah Islam. Seluruh aturan yang dikeluarkan akan didasarkan pada hukum syara’. Tidak akan ada lagi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang mengedepankan kepentingannya. Sebab, manusia itu serba terbatas dan memiliki banyak kekurangan sehingga tidak bisa membuat aturan yang adil bagi rakyatnya.

Untuk masalah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, Islam mewajibkan negara menciptakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mampu bekerja agar dapat memperoleh pekerjaan. Dalam sistem Islam pun rekrutmen pegawai negara tidak mengenal istilah honorer karena mereka akan direkrut sesuai kebutuhan negara. Negara akan menghitung jumlah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan. Semua pekerja akan digaji dengan layak sesuai jenis pekerjaan.

Para tenaga kerja pun dijamin akan mendapatkan perlakuan adil dan mendapat hak-hak mereka sebagai pegawai yang bekerja di bawah negara. Gaji dengan jumlah fantastis pun akan diberikan sebab sistem keuangan dalam Islam berbasis baitul mal yang bersumber dari harta fai, kharaj, jizyah, ghanimah, usyur dan sejenisnya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah menggaji guru selevel TK/PAUD sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gr emas). Jika dikurskan saat ini dengan harga emas sekitar Rp900.000/gr maka gaji para guru tersebut sebesar Rp 57.375.000 per bulan. Masya Allah sangat jauh dibanding gaji guru saat ini, apalagi gaji tenaga honorer konon ada yang digaji hanya Rp 150.000/bulan.

Beginilah sistem dalam suatu negara yang seharusnya. Permasalahan tenaga honorer tidak akan mampu diselesaikan secara tuntas oleh sistem Kapitalisme. Melainkan hanya bisa terselesaikan jika sistem Islam menaungi negeri kita. Wallahu ‘alam. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.