Aktivis AMPRI Minta Bupati Bone Copot Plt. Kadis Sosial

Bagikan :

Bone, kananews.net – Lagi lagi program sembako di kabupaten bone menuai kritikan pedas dari sejumlah aktivis pergerakan sulawesi selatan. Pasalnya program sembako yang di nahkodai oleh Tri Rismaharini ( Menteri Sosial ) semakin tidak jelas dan tidak berpihak kepada kepetingan rakyat atau keluarga penerima mamfaat ( KPM ). Kebobrokan Program Sembako tersebut, dapat kita buktikan dari tidak adanya regulasi yang jelas menjadi rujukan pelaksanaan dan penyaluran, belum lagi banyaknya Politikus ( Kader Partai ) dan TKSK serta Anggota Dewan yang ikut menunggangi alias jadi pemasok dalam program sembako ini.

Sebagaimana di paparkan oleh Aktivis bernama Ahlus ( Ketum AMPRI ) saat di komfirmasi melalui via telpon. Dirinya menegaskan bahwa sistem kebijakan pelaksanaan dan penyaluran pada program sembako hari ini, yang terkesan di kemas dalam bingkai kepentingan politik 2024.

Hal itu dapat kita buktikan dari terstrukturnya beberapa TKSK di Kabupaten Bone. Yang terang terangan mengendalikan pelaksanaan dan penyaluran sembako di beberapa kecamatan.
1. Aswan TKSK Kecamatan Kajuara dan juga pengendali Kecamatan Kahu. sejak di jaman Cv. Ana Anugrah. TKSK tersebut sudah menjarah suplyer dengan mengendalikan Agen yang kemudian hari ini menjadi wilayah penyaluran Andi Akhiruddin ( Adik Kandung Sekda Bone ).
2. Lukman TKSK Kecamatan Salumekko yang juga memiliki Agen dan mengadalikan pelaksanaan dan penyaluran sembako plus memiliki Agen.
3. Fauzia TKSK Kecamatan Libureng juga ikut mengendalikan agen dan pelaksanaan penyaluran sembako.
4. Yusniar TKSK Kecamatan Cenrana juga terbukti mengendalikan agen dan jadi suplyer.

Nama nama TKSK tersebut diatas adalah bukti kebobrokan program sembako di kabupaten bone. Selain itu ada pula nama Aktivis yang di ketahui bernama Andi Arman Rahim yang menjadi pembeck up para TKSK nakal tersebut. Lanjut Ahlus menegaskan bahwa sebaiknya Bupati Bone mengambil tindakan untuk mencopot Plt. Kadis Sosial. Karena diduga kuat melakukan pembiaran terhadap Oknum TKSK, Anggota Dewan ( Kader Partai ) Plus Aktivis menjadikan program sembako sebagai tunggangan politik dan bisnis atau menambah catatan sejarah buruk pemerintahan Kabupaten Bone.

Ahlus juga menegaskan dan mengajak seluruh aktivis pergerakan / teman teman mahasiswa se Indonesia agar turun ke jalan meminta Tri Rismaharini mundur dari jabatannya krn terbukti program sembako tunai adalah sebuah kejahatan luar biasa dan program sembako tidak berpihak kepada rakyat, melaikan hanya berpihak kepada kepentingan Puan dan Tuan di Senayan. Kemudian dari pada itu di harapkan Kajati Sul – Sel. Jangan main2 atas Laporan AMPRI atas dugaan korupsi sembako, Kab. Bone, Bulukumba, Jeneponto dan Palopo Khususnya Kab. Barru. Ungkapnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *