Tolak Tunda Pemilu 2024, Aliansi Unismuh Satu Gelar Unras di Panggung Jalan Sultan Alauddin

Bagikan :

Makassar, kananews.net – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unismuh Satu turun ke jalan menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) menolak rencana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jalan Sultan Alauddin, pada Kamis (07/04/2024).

Aris Munandar, Ketua Umum (Ketum) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam (FAI) yang juga bergabung pada aliansi ini menuturkan beberapa tuntutan yang mereka bawa. Di antaranya, menolak rencana penundaan Pemilu 2024, menolak adanya wacana 3 periode jabatan Presiden, evaluasi kinerja Menteri Perdagangan dalam menyikapi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, mendesak DPR untuk merevisi UU pemindahan Ibukota Negara (IKN), menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mendesak DPR untuk normalisasi polemik BBM, copot ketua DPR RI, resuhfle Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, kembalikan marwah demokrasi, dan revisi UUD Omnibus Law.

“Awal 2022 menjadi saksi atas ketidak adilan bangsa Indonesia. Hal ini sama-sama kita lihat dan rasakan sebagai warga negara. berbagai polemik muncul terus menghantui kehidupan bermasyarakat kita, ” ujar Aris Munandar.

Dokumentasi Unjuk Rasa Aliansi Unismuh Satu.

Lanjut dia katakan, rencana  penundaan Pemilu 2024 dengan dalih Pandemi yang belum berakhir. Sekiranya pelaksanaan Pemilu 5 tahunan diatur dalam UUD 1945 pasal 22 E ayat 1. Sehingga berbagai polemik yang ada kemudian meresahkan masyarakat.

“Permasalahan yang lain dan wajib disoroti, kenaikan PPN. Ini menyebabkan harga di pasaran meroket. Sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tentunya,” tegas mahasiswa asal Jeneponto itu.

Sementara itu, salah satu orator pada aksi ini menyinggung kurang bijaknya Menteri Perdagangan dalam menyikapi kasus minyak goreng. Dalam orasinya, dia mengutuk kebijakan yang dianggap sangat tidak pro terhadap rakyat.

“Saat ini harga minyak meroket. Bukannya menetapkan kebijakan yang mampu dijangkau masyarakat, tetapi justru mematok harga minyak yang terbilang tinggi. Kalau begini, hanya orang kaya yang bisa membeli, tidak bagi orang miskin,” tegasnya di depan kobaran api aksi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.