Gelar Webinar Pendidikan, HMJ PAI Unismuh Bahas Revisi UU Sisdiknas

Bagikan :

Makassar, kananews.net – Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menyelenggarakan webinar pendidikan dengan tajuk, “Menilik revisi UU Sisdiknas, Kemunduran atau peningkatan mutu pendidikan” melalui aplikasi zoom meeting pada Senin, 28 maret 2022.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Prodi PAI. Adapun narasumber yang didatangkan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.  Dr. Setiawan Aswat, dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan bapak Dr. H. Usman Lonta.

Kegiatan ini dihadiri oleh dosen-dosen FAI dan juga mahasiwa dari berbagai program studi. Kaprodi PAI, Nurhidaya berharap kegiatan ini menjadi media informasi bagi mahasiswa untuk mengetahui terkait regulasi yang berkaitan dengan pendidikan. Dan mengatakan kepada mahasiwa PAI bahwa mengikuti webinar ini terhitung satu kali perkuliahan.

“Adanya kegiatan webinar pendidikan ini menjadi wadah untuk mengetahui informasi khususya mengenai UU yang mengatur pendidikan, hal ini tentunya penting untuk di ketahui karena para mahasiswa pendidikan agama islam adalah calon guru,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber Dr. H. Usman Lonta selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan pandangannya terkait rencana penghapusan bantuan dana bos dalam Revisi UU Sisdiknas, beliau mengatakan, apabila dalam revisi UU Sisdiknas ini terdapat pasal-pasal komersial maka mahasiwa khususnya harus menjadi garda terdepan untuk mengkritik dan menolak hal tersebut.

“Akan tetapi jika regulasi ini berfokus pada pencerdasan dan menghapus kesenjangan dalam lingkup pendidikan maka hal ini tentunya harus kita dukung bersama,” paparnya.

Dalam webinar pendidikan ini Wakil Dekan lll FAI Elly Oschar, yang juga sebagai penanggap menyampaikan bahwa hadirnya webinar ini dengan membahas tentang Revisi UU Sisdiknas adalah angin segar bagi mahasiwa untuk mengetahui kondisi pendidikan dan regulasi yang mengatur sistem pendidikan.

“Harus ada pembahasan lebih lanjut terkait perencanaan revisi UU Sisdiknas ini,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.