Jakarta, kananews.net – Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mempertanyakan kapasitas Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.
Hasto menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki Big Data pemilih Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Kata dia, Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menko Polhukam.
“Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto dilansir Viva, Senin, (14/ 3/2022).
Lanjut Hasto, Big Data seharusnya dipakai untuk masalah yang mendesak. Yaitu masalah kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hasto menerangkan, Luhut harus mempertontonkan pernyataan itu secara akademis. Karena itu harus fokus pada seorang pembantu, sesuai mandat yang diberikan. Dia mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu, dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam.
Dia pun mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar memiliki pendapat berbeda dengan presiden terkait isu Pemilu 2024. PDIP juga mengimbau agar para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
“Sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik,” ujarnya.
Lebih lanjut dia katakan, tetapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional, tegas Hasto.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu. Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga ‘direction’ yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya.
Atas dasar hal itu, Hasto mengajak semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah yang menjadi jalan “warisan” bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.