Wakil Menteri Malaysia ‘Siti Zailah’ Didesak Mundur Karena Bolehkan Suami Pukul Istri

Bagikan :

Jakarta, kananews.net – Para aktivis perempuan di Malaysia mendesak seorang wakil menteri di Malaysia mundur usai pernyataan kontroversinya soal suami boleh pukul istri. Pernyataan wakil menteri ini telah memicu kemarahan publik di Negeri Jiran.

Dilansir dari Daily Mail, Kamis (17/2/2022), Siti Zailah Mohd Yusoff yang menjabat Wakil Menteri Urusan Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat ini dituduh ‘menormalisasi’ kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mendorong para suami menyerang istri mereka untuk menunjukkan seberapa tegas suami dan menunjukkan ‘seberapa besar suami menginginkan istrinya berubah’.

Pernyataan Siti Zailah itu disampaikan dalam video berdurasi dua menit yang diunggah ke akun Instagram-nya dan diberi judul ‘Tip Ibu: Cara Suami Menegur Istri’.

Dalam videonya, Siti Zailah awalnya menyarankan para suami untuk ‘mendisiplinkan’ istri yang ‘keras kepala’ dengan berbicara kepada mereka. Tapi, jika istri tidak mengubah perilakunya, sebut Siti Zailah, para suami harus tidur terpisah dari istri selama tiga hari.

“Namun, jika istri masih menolak untuk mendengarkan nasihat, atau mengubah perilaku setelah tidur terpisah, maka para suami bisa mencoba pendekatan sentuhan fisik, dengan memukulnya dengan lembut, untuk menunjukkan ketegasan dan seberapa besar dia menginginkannya berubah,” ucap Siti Zailah dalam videonya.

Wakil Menteri yang juga anggota parlemen dari Partai Islam Pan-Malaysia ini mengimbau para wanita untuk hanya berbicara kepada suami mereka jika mereka memiliki izin.

“Berbicaralah kepada suami-suami Anda ketika mereka sedang tenang, sudah selesai makan, sudah salat dan sedang santai,” cetus Siti Zailah. “Ketika kita ingin berbicara, mintalah izin terlebih dulu,” imbuhnya.

Koalisi kelompok hak perempuan, Kelompok Aksi Gabungan untuk Kesetaraan Gender, menuduh Siti Zailah telah ‘menormalisasi’ kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menuntut Siti Zailah untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Menteri.

“Wakil Menteri harus mengundurkan diri karena menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan tindak kejahatan di Malaysia, juga mendukung ide dan perilaku yang bertentangan dengan kesetaraan gender,” sebut pernyataan Kelompok Aksi Gabungan untuk Kesetaraan Gender tersebut.

Organisasi itu menyatakan ada 9.015 laporan polisi soal kekerasan dalam rumah tangga antara tahun 2020-2021. Angka itu pada kenyataannya lebih tinggi karena tidak menyertakan wanita yang melaporkan kasusnya kepada lembaga non-pemerintah.

“Seringkali ada stigma dan ketakutan yang melekat pada pelaporan kekerasan domestik dan ini diperburuk oleh pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan Siti Zailah,” ujar Kelompok Aksi Gabungan untuk Kesetaraan Gender dalam pernyataannya.

“Sebagai seorang menteri yang seharusnya menegakkan kesetaraan gender dan hak perempuan untuk mendapat perlindungan dan keamanan, ini mengerikan, menyangkal hak perempuan untuk kesetaraan, hak mereka atas martabat, dan untuk bebas dari perlakuan merendahkan,” imbuh organisasi tersebut.

“Ini sangat keliru dan menunjukkan kepemimpinan yang gagal,” tutup pernyataan tersebut.

Sebelum ini, Siti Zailah juga pernah dihujani kritikan atas pandangannya dan tahun 2020 lalu, dia memicu kemarahan publik setelah menyarankan kaum wanita untuk ‘menerima, tetap bersabar dan memaafkan’ pasangan mereka yang kasar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.