Aliansi Rakyat Miskin Kota Makassar Tolak Penghapusan BBM Bersubsidi

Bagikan :

Makassar, kananews.net – Kebijakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Premium kembali hangat diperbincangkan belakangan ini. Meskipun sebenarnya wacana tersebut sudah mulai direncanakan pada Tahun 2018 lalu.

Dengan demikian, sudah 3 Menteri merencanakan penghapusan
BBM Subsidi ini diantaranya Sudirman Said, Arcandra Tahar, dan Ignasius Jonan. Kabarnya, penghapusan BBM subsidi jenis premium ini akan mulai dihapus total pada 2022 mendatang secara bertahap.

Hal inilah yang mendorong Aliansi Mahasiswa Rakyat Miskin Kota menggelar aksi unjuk rasa jilid VII dengan tagline, “TOLAK PENGHAPUSAN BBM BERUBSIDI” di Pertamina Regional VII, Jl. Garuda pada Kamis (05/01/2021) kemarin.

Ratusan massa dari 9 elemen, di antaranya, IMM Cabang Makassar Timur, IMM Kota Makassar, DPC PERMAHI Kota Makassar, Front Aktivis Mahasiswa Indonesia, BEM FH UNHAS, BEM FAI Unismuh, HSC FH UMI, HMI PMO Cabang Makassar, dan Asosiasi Angkutan Darat Kota Makassar memadati JL. Garuda.

Aliansi Mahasiswa Rakyat Miskin Kota pada aksi ini membawa 4 tuntutan:

  1. Menolak kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenis premium.
  2. Mendesak DPRD Sulsel untuk menggelar rapat dengar pendapat jilid II dan menyatakan sikap secara kelembagaan yakni menolak kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenis premium.
  3. Mendesak DPRD Sulsel untuk menyikapi surat edaran Pemerintah Provinsi Sulsel tentang dukungan terhadap program langit biru yakni mencabut surat edaran tersebut karena dinilai mendukung penghapusan BBM subsidi jenis premium.
  4. mengajak seluruh lembaga kemahasiswaan dan pemuda untuk bergabung bersama Aliansi atau menggalang gerakan penolakan kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenis premium di wilayah masing-masing.

“Kami menolak penghapusan BBM bersubsidi,” teriak Aris Munandar, Ketua Umum BEM FAI Unismuh Makassar.

Aksi ditutup dengan audensi bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang secara resmi menerima pernyataan sikap dari pengunjuk rasa dan akan membawa ke rapat pembahasan Komisi D.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *