Dinilai Tak Becus Tangani Kasus, Aliansi Gemuru dan AMPRI Minta Kapolres Bantaeng Untuk Segera Copot Kasat Reskrim

Bagikan :

Bantaeng, kananews.net – Puluhan aktivis aliansi Gerakan Muda Perubahan (Gemuru) dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Bantaeng, Jalan Sungai Bialo, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (4/1/2022).

Massa aksi kali ini hadir membawa 5 (Lima) tuntutan yakni:

1. Mendesak aparat penegak hukum (Kapolres) kabupaten Bantaeng agar segera melakukan penangkapan
dan penahanan terhadap para pelaku penganiayaan atas nama korban Wahyudi yang beralamat di Desa Bonto Salluang, Kecamatan, Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

2. Mendesak agar Kapolres Bantaeng segera menangkap pelaku pembunuhan di Desa pa’jukukang terhadap atas nama korban Bakri bin H.Coneng alias Bakaring alias Baka’ yang beralamat di dusun Palanjong, Desa Tombolo, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng.

3. Mendesak Kapolres dan Kasat Reskrim Bantaeng agar melakukan pemeriksaan dan penghentian Aktivitas tambang galian industri oleh oknum-oknum Polisi dan Anggota Dewan yang di duga kuat tidak memiliki izin.

4. Meminta kepada Kapolres Bantaeng agar mengevaluasi kasat Reskrim karena kuat dugaan tidak becus dalam memberantas kasus kriminal di Bantaeng

5. Meminta kepada Kapolres Bantaeng agar mencopot Kasat Reskrim karena kuat dugaan tidak becus dalam memberantas para mafia tambang galian industri di Bantaeng.

“Apabila tidak dilakukan tindakan 1×24 jam, maka kami dari aliansi mahasiswa dan pemuda prihatin Indonesia (AMPRI) dan gerakan muda perubahan (GEMURU) patut mencurigai bahwa ada keterlibatan Kapolres di tengah maraknya tambang galian industri di kabupaten Bantaeng”, Salah satu kalimat tertulis yang dibacakan M. Akbar, Salah seorang Orator.

Usai aksi di halaman depan Mapolres Bantaeng, Massa aksi melanjutkan aksinya di jalanan depan kantor Bupati Bantaeng.

Kantor Bupati menjadi sasaran aksi berikut karena mereka beralasan Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga ikut bertanggung jawab atas kasus kematian Bakri alias Baka’.

“Kasus pembunuhan ini terjadi pada saat masa kampanye pemilihan kepala desa serentak. Itu berarti kasus ini secara otomatis Pemerintah Kabupaten Bantaeng ikut bertanggung jawab,”  teriak M. Akbar.

Sejumlah perwakilan aksi demo menemui Pemerintah yang dalam hal ini diterima oleh Asisten 1 Pemerintahan, H. Hartawan Zainuddin, SH. MH dan Kabag Hukum Setda Bantaeng, Muh. Azwar, SH.

Dalam dialog tersebut peserta aksi menyampaikan tuntutannya berjumlah 5 poin sebagaimana juga disuarakan dalam aksi demonstrasi.

Pihak Pemerintah, berjanji akan mendorong pihak kepolisian dalam hal ini polres Bantaeng untuk serius menangani kasus tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.